API

ANGKA PENGENAL IMPOR (API)

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan peranan, kemampuan serta kepastian berusaha perusahaan yangbergerak di bidang perdagangan impor, maka impor hanya dapat dilakukan oeh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal impor dengan tujuan untuk mempermudah pendataan, monitoring dan pengawasan perusahaan yang bergerak di bidang impor.

Ketentuan mengenai API yang ada saat ini belum mencakup seluruh kegiatan importasi barang yang dilakukan untuk beberapa kegiatan usaha tertentu seperti kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha dibidang industri jasa yang memerlukan barang modal dan peralatan untuk mendukung kegiatan usahanya.

 

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M.Dag/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang

Angka Pengenal Impor (API).

 

Pengertian API

1. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia;

2. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor;

3. Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan impor barang;

4. Perusahaan dagang adalah badan usaha, baik yang berbentuk perseorangan atau persekutuan baik dalam bentuk hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa;

5. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;

6. Kontraktor kontrak kerjasama disebut kontraktor (KKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplarasi dan eksploitas pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana;

7. Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi;

8. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

 

API terdiri dari 4 (empat) jenis:

1. API Umum (API-U)

Diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk diperdagangkan dan jenis barang yang dapat diimpor tersebut tidak diatur tata niaganya.

 

2. API Produsen (API-P)

Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, atau barang lainnya sepanjang digunakan

3. API Terbatas (API-T)

Diberikan kepada perusahaan penanaman modal/PMA-PMDN untuk mengimpor barang keperluan proses produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM.

 

4. API Kontraktor (API-K)

Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama yang melakukan impor.

 

PERSYARATAN

Untuk memiliki Angka pengenal Impor Umum (API-U).

a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Kantor Pusat Perusahaan berdomisili;

b. Mengisi formulir isian;

c. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/perubahan;

d. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);

e. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku;

f. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) izin yang setara dari instansi terkait;

g. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggungjawab perusahaan;

i. Referensi dari Bank Devisa;

j. Pas foto berwarna masing-masing penguna/direksi perusahaan 2 1embar 3×4;

k. Foto copy KTP dari pengurus/direksi;

I. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BAP dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas Kabupaten Kota.

 

Untuk perusahaan industri memiliki API-Produsen

a. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat kantor pusat perusahaan berdomisili;

b. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/ perubahannya;

c. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);

d. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/foto copy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;

e. Foto copy izin industri/izin yang setara dari instansi terkait;

f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. Referensi dari Bank Devisa;

i. Pas foto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar 3×4;

j. Foto copy paspor/KTP dari pengurus/direksi;

k. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas Kabupaten/Kota.

 

Untuk memiliki API Kontraktor (KKS)

a. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan;

b. Mengisi formulir isian yang diterbitkan di Departemen Perdagangan;

c. Satuan kontrak kerjasama antara kontraktor KKS dengan pemerintah atau Badan Pelaksanaan;

d. Rekomendasi dari Badan Pelaksana;

e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kontraktor kontrak kerjasama;

f. Pas foto berwarna masing-masing penanggungjawab kontraktor KKS 2 (dua) lembar 3×4;

g. Foto copy bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab di kontraktor KKS;

h. MelampirkanBAP (Berita Acara Pemeriksa) yang dilaksanakan oleh petugas pada Direktorat Jenderal serta pegawai yang melakukan pemeriksa lapangan yaitu Direktur Impor.

 

Jenis Angka Pengenal Impor

1. API-U berwarna = biru muda

2. API-P berwarna = hijau muda

3. API-K berwarna = kuning muda

 

Masa berlaku

Masa berlaku API-U, API-P, dan API-K selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Realisasi Impor

1. Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan realisasi impor dalam hal ada/tidak da impor sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan Kepala Dinas.

2. Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan rekapitulasi realisasi impor sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Impor.

3. Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing masing perusahaan pemilik API-U dan API-P sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal.

 

(sumber : Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan – 2007 )

One thought on “API

  1. Pingback: Tentang Kami « SEMISCO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s