SPB

PENJELASAN TENTANG NPB dan SPB

a. Setiap barang impor  yang telah diberlakukan SNI wajib yang akan memasuki daerah pabean wajib dilengkapi NPB/SPB  harus memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan  oleh Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB)  Kementrian Perdagangan, berlaku selama 3 (tiga) tahun/sesuai masa berlakunya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT )  SNI dan dapat diperpanjang;

b. Satu NPB  berlaku untuk satu merk dari tiap jenis barang untuk satu pabrik;
c.  Produsen wajib mencantumkan NPB  pada setiap barang atau kemasan yang akan diperdagangkan. Pencantuman NPB pada barang dan atau kemasan adalah sebagai berikut:

 

 

Penjelasan NPB (baris kedua):
1.    Tiga  digit pertama = nomor registrasi  LPK di Direktorat Standardisasi
2.    Tiga digit  kedua = Kode negara  asal barang
3.    Lima digit ketiga = Dua digit pertama menunjukan tahun terbit, empat digit berikutnya nomor urut pendaftaran NPB.

 

Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh NPB/SPB:
Proses pendaftaran SPB saat ini dilakukan secara ‘semi online’ , pemohon harus datang ke PPMB untuk melakukan entri data untuk dapat diproses ke National Single Window (NSW) melalui INATRADE.

Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :
a. Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran barang impor kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB), dengan mengisi formulir dan dilengkapi dengan : Sertifikat Kesesuaian /SPPT SNI   (pertama kali menunjukan aslinya), API,  BL Non Negotiable/Airway Bill/DO asli, fotocopy Invoice & Packing List serta Surat Kuasa apabila dikuasakan dari pemegang API.
b.Kepala PPMB menerbitkan Tanda Terima atas permohonan pendaftaran barang impor;
c. Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar menerbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang didalamnya terdapat NPB
d. Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang mengeluarkan Surat Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima apabila permohonan dinilai belum lengkap dan benar;
e. SPB atau Surat Penolakan disampaikan kepada pelaku usaha dan tembusannya disampaikan kepada :

  1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan c.q.  Kepala Kantor Pelayanan Bea dan   Cukai setempat;
  2. Sekretaris Jendral Kementrian Perdagangan
  3. Direktur Jendarl Perdagangan Luar Negeri
  4. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen c.q.   Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
  5. Gubernur c.q. Kepala Dinas Propinsi yang mempunyai tugas   dan tanggung jawab dibidang perdagangan sesuai lokasi  pelabuhan atau terminal bongkar.

f. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib yang berada di kawasan Pabean wajib dire-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha apabila :
–  Permohonan SPB ditolak;
–  Tidak memiliki Sertifikat Kesesuaian;
g. Pelaksanaan re-ekspor dan biaya re-ekspor atau pemusnahan barang dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan

Sumber : PUSAT PENGAWASAN MUTU BARANG(PPMB) – Kementerian Perdagangan

 

One thought on “SPB

  1. Pingback: Tentang Kami « SEMISCO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s